Putusan MK tentang PKWT dan outsourching

PUTUSAN
Nomor 27/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] Nama : DIDIK SUPRIJADI
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Desember 1972
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Pandegiling II Nomor 7, RT 002, RW 007,
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Dalam hal ini, bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas
Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), jabatan: Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2011, memberi kuasa kepada
Dwi Hariyanti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat
Hukum “Dwi Hariyanti, S.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Karangrejo VIII Nomor 20
Surabaya, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ————————————————————- Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan lisan para saksi Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
2
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal
21 Maret 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 4 April 2011
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2011 dan
diregistrasi pada hari Senin tanggal 4 April 2011 dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang
telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal tanggal 11 Mei
2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi
berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar” dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi yang antara lain juga menyatakan bahwa Mahkamah
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar.
2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan bahwa Undang-
Undang yang dapat diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah
perubahan pertama UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999.
II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yang dapat berupa perorangan
3
warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, badan
hukum publik atau privat atau lembaga negara.
2. Bahwa menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 yang dimaksud hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter
Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur yang merupakan lembaga
swadaya masyarakat yang berbadan hukum, yang tumbuh dan
berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di
tengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian
untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak
asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi buruh/pekerja sebagai pihak
yang Iemah.
4. Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945
adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 59 yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pekerja
kontrak) dan Pasal 64 yang mengatur tentang penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (outsourcing) yang
memiliki dampak langsung dan tidak langsung kepada semua buruh/pekerja
kontrak dan buruh/pekerja outsourcing yang ada di Indonesia dan sangat
merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945, yaitu
mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak atas kesejahteraan dan
kemakmuran.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka
jelaslah bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar
kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 dan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
terhadap UUD 1945, karena mempunyai kepentingan secara langsung dan
4
akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Pasal 59 dan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ill. FAKTA HUKUM
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila untuk
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan
tujuan umum Bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan
UUD 1945.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan sudah
sejak awal berdirinya negara ini ditetapkan sebagai hak asasi manusia
warga negara yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang
menjadi dasar konstitusional negara ini dan hak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan Iayak dalam hubungan
kerja juga ditetapkan sebagai hak asasi manusia warga negara yang secara
khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional
negara ini.
3. Pemerintah selaku pelaksana utama konstitusi, berkewajiban
melaksanakan amanat ini, dengan semaksimal mungkin mengusahakan
agar warga negara Indonesia bisa sungguh mendapatkan pemenuhan hak
asasi tersebut dan amanat ini berkaitan erat pula dengan tujuan umum
bangsa Indonesia.
4. Industrialisasi dan pembangunan ekonomi salah satu strategi dari bangsa
Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan industrialisasi
sendiri akan menghasilkan manusia-manusia warga negara yang mencoba
meraih kesejahteraannya dari situ yaitu mereka yang tidak punya apa-apa
selain tenaganya untuk dijual guna mendapatkan upah untuk hidup. Mereka
inilah yang disebut dengah buruh/pekerja dalam hal ini negara mau tidak
mau harus terlibat dan bertanggung jawab terhadap soal
perburuhan/ketenagakerjaan demi menjamin agar buruh/pekerja dapat
terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi.
5. Warga negara umumnya dan buruh/pekerja khususnya harus mendapatkan
hak konstitusional berupa penghidupan yang Iayak yang dapat
5
diperolehnya dari pekerjaan serta imbalan dan perlakuan yang adil dan
Iayak yang harus diterima dalam hubungan kerja.
6. Dalam relasi perburuhan/ketenagakerjaan dan dalam hubungan kerja,
buruh/pekerja senantiasa berada pada posisi yang Iemah, karenanya
sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang harus dibangun di negara
ini adalah sistem hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang melindungi
(protektif) terhadap buruh/pekerja.
7. Dalam hal ini pemerintah harus dapat memainkan peran untuk menjamin
perlindungan terhadap buruh/pekerja, dengan secara aktif terlibat dalam isu
perburuhan/ketenagakerjaan dan melalui Undang-Undang
Perburuhan/Ketenagakerjaan. Namun sayang, kenyataannya, kebijakan
legislasi yang protektif terhadap buruh/pekerja tidak tercermin dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama
Pasal 59 dan Pasal 64 bahkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa sudah berkali-kali ribuan aktivis buruh/pekerja, serikat buruh/
pekerja, organisasi non pemerintah perburuhan dan aliansi-aliansi
perburuhan di berbagai tempat di Indonesia melakukan aksi menolak
adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu pekerja kontrak (pekerja
kontrak) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan penyerahan sebagaian pekerjaan kepada perusahaan lain
(outsourcing) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003.
IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
1. Penekanan terhadap efisiensi secara berlebihan untuk semata-mata
meningkatkan investasi guna mendukung pembangunan ekonomi melalui
kebijakan upah murah ini berakibat pada hilangnya keamanan kerja
(job security) bagi buruh/pekerja Indonesia, karena sebagian besar
buruh/pekerja tidak akan lagi menjadi buruh/pekerja tetap, tetapi menjadi
buruh/pekerja kontrak yang akan berlangsung seumur hidupnya. Hal inilah
yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai satu bentuk perbudakan
zaman modern.
6
2. Bahwa status sebagai buruh/pekerja kontrak ini pada kenyataannya berarti
juga hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja
dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status
sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat potensial
menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonsia dan
karenanya buruh/pekerja merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia,
pada akhirnya juga akan menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan
rakyat Indonesia pada umumnya.
3. Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
(outsourcing) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, buruh/pekerja dilihat semata-mata sebagai
komoditas atau barang dagangan, di sebuah pasar tenaga kerja.
Buruh/pekerja dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar
dan kekuatan modal, yang akhirnya akan timbul kesenjangan sosial yang
semakin menganga antara yang kaya dan yang miskin dan tidak menutup
kemungkinan kelak anak cucu kita akan menjadi budak di negeri sendiri
dan diperbudak oleh bangsa sendiri dan ini jelas bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan”. Dan Pasal 28D ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan Iayak dalam hubungan kerja”.
4. Dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
sebagaimana juga diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 (outsourcing) buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor
produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan
diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhkan lagi. Dengan demikian
komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya (cost) bisa tetap
ditekan seminimal mungkin. Inilah yang akan terjadi dengan dilegalkannya
sistem kerja “pemborongan pekerjaan” (outsourcing), yang akan
7
menjadikan buruh/pekerja semata sebagai sapi perahan para pemilik modal
dan ini adalah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan”. Di dalam penjelasannya ditegaskan lagi bahwa ini
artinya perekonomian kita berdasarkan pada demokrasi ekonomi, dimana
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dengan kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan. Disinilah persis perbudakan modern dan
degradasi nilai manusia, buruh/pekerja sebagai komoditas atau barang
dagangan, akan terjadi secara resmi dan diresmikan melalui sebuah
Undang-Undang. Kemakmuran masyarakat yang diamanatkan konstitusi
pun akan menjadi kata-kata kosong atau merupakan hiasan kata mutiara
saja.
5. Sistem outsourcing, konstruksi hukumnya yaitu adanya suatu perusahaan
jasa pekerja merekrut calon pekerja untuk ditempatkan diperusahaan
pengguna. Jadi disini diawali suatu hubungan hukum atau suatu perjanjian
antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan perusahaan pengguna
pekerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikatkan dirinya untuk
menempatkan pekerja di perusahaan pengguna dan perusahaan pengguna
mengikatkan dirinya untuk menggunakan pekerja tersebut. Berdasarkan
perjanjian penempatan tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja
akan mendapatkan sejumlah uang dari pengguna. Untuk 100 orang
misalnya Rp. 10.000.000, kemudian perusahaan penyedia jasa pekerja
akan mengambil sekian persen, sisanya dibayarkan kepada pekerja yang
bekerja di perusahaan pengguna. Jadi konstruksi hukum semacam ini
merupakan perbudakan, karena pekerja-pekerja tersebut dijual kepada
pengguna dengan jumlah uang. Hal ini merupakan perbudakan modern.
6. Di lain pihak outsourcing juga menggunakan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak menjamin adanya job
security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat
hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi disitu, akibatnya
pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. Sehingga kontinitas pekerjaan
menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsourcing dengan Perjanjian
8
Kerja Waktu Tertentu. Kalau job security tidak terjamin, jelas bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan
pekerjaan yang layak.
7. Outsourcing di dalam Pasal 64 menunjukkan adanya dua macam
outsourcing, yaitu outsourcing mengenai pekerjaannya yang dilakukan oleh
pemborong dan outsourcing mengenai pekerjanya yang dilakukan oleh
perusahaan jasa pekerja. Outsourcing yang pertama mengenai pekerjaan,
konstruksi hukumnya yaitu ada main contractor yang mensubkan pekerjaan
pada sub contractor. Sub contractor untuk melakukan pekerjaan yang di
subkan oleh main contractor yang membutuhkan pekerja. Disitulah sub
contractor merekrut pekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang disubkan
oleh main contractor. Sehingga ada hubungan kerja antara sub
contractornya dengan pekerjanya.
8. Bahwa kalau dikaitkan dengan konstitusi, jelas hal ini memaksakan adanya
hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan
pekerjanya, yang sebenarnya tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja
yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah, maka menunjukkan bahwa
pekerja hanya dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum.
9. Bahwa perbudakan terhadap outsourcing mutlak, karena di sini perusahaan
penyedia jasa pekerja pada dasarnya menjual manusia kepada user.
Dengan sejumlah uang akan mendapatkan keuntungan dengan menjual
manusia.
10 Bahwa Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena manusia yang harus
dilindungi adalah manusia yang seutuhnya. Bekerja seharusnya adalah
untuk memberikan kehidupan yang selayaknya tetapi ketika itu pekerja
hanya sebagai bagian produksi dan terutama dengan kontrak-kontrak yang
dibuat, maka hanya sebagai salah satu bagian dari produksi, sehingga
perlindungan sebagai manusia menjadi lemah.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta alasan di atas, jelas bahwa permohonan ini
disampaikan secara menyakinkan dan patut, karena berangkat dari
keprihatinan nyata sebagian besar buruh/pekerja maupun, sehingga patut
9
kiranya Mahkamah berkenan melaksanakan haknya untuk melakukan
pengujian Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2)
dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
12. Bahwa karena Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada kaitannya dengan Pasal 64
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka
dengan sendirinya Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga bertentangan dengan Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
V. MATERI POKOK UJI MATERI
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59
Ayat (1): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya,
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.
Ayat (2): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap”.
Ayat (3): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui”.
Ayat (4): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka
waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan
hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama
satu tahun”.
Ayat (5): “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja
untuk waktu tertentu tersebut, paling lama tujuh hari sebelum
10
perjanjian kerja waktu tetentu berakhir telah memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan”.
Ayat (6): “Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat
diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari
berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang lama,
pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun”.
Ayat (7): “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu”.
Ayat (8): “Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut
dengan keputusan menteri”.
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan,
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Ayat (1): “Penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalu perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis”.
Ayat (2): “Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung”.
11
Ayat (3): “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berbentuk badan hukum”.
Ayat (4): “Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.
Ayat (5): “Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana
diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”.
Ayat (6): “Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis
antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya”.
Ayat (7): “Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59”.
Ayat (8): “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi
pekerjaan”.
Ayat (9): “Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan
kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7)”.
4. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Ayat (1): “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”.
12
Ayat (2): “Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja
sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah perjanjian kerja
untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat
pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Ayat (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan
hukum dan memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan”.
Ayat (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.
5. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan,
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan”.
6. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan,
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
7. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,
13
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan”.
VI. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum serta didukung alat-alat
bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, memohon kiranya Mahkamah
Konstitusi berkenan memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
4. Menempatkan Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-7, sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas
Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa
Timur, oleh Notaris Bachtiar Hasan, SH, Nomor 3 tanggal 11
Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Gaji Karyawan PT Multi Artha
Sejahtera Abadi Unit Baca Meter, tanggal 26 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/SM/XI/2007, perihal
Dasar penentuan denda baca meter, tanggal 19 November
2007;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kontrak Profesi Nomor —/3.01.1/KPJ/KSU/I/2010,
tanggal 6 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Karyawan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Masa Kerja dan PHK Karyawan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lelang atau Tender Pencatatan Meter Listrik
14
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi beberapa surat pengalaman Pemohon.
Selain itu, Pemohon pada persidangan tanggal 6 Juli 2011, telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Moh. Fadlil Alwi dan Moh.
Yunus Budi Santoso yang menerangkan sebagai berikut:
1. Moh. Fadlil Alwi
• Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembaca meteran yang dilakukan secara
terus-menerus, dilakukan dalam waktu tertentu dan berkesinambungan;
• Bahwa saksi mantan pegawai PLN sebagai mengelola pembaca meter dan
belum pernah menjadi karyawan outsourcing;
• Bahwa pegawai pembaca meteran dulunya memakai sistim kontrak dengan
batas tertentu dari koperasi yang kemudian dilimpahkan ke pemborong lain.
2. Moh. Yunus Budi Santoso
• Bahwa saksi sebagai karyawan outsourcing;
• Bahwa saksi pada tahun 2000 pekerjaannya sebagai pembaca meteran di
bawah koperasi PLN;
• Bahwa saksi dari tahun 2004 sampai tahun 2007 bekerja sebagai tenaga
kontrak pembaca meteran dan sudah tiga kali pindah ke perusahaan lain
dengan cara direkrut dan tanpa SK dengan gaji tetap, karena terjadi konflik,
dinonaktifkan dengan tidak jelas dan tidak ada penjelasan dari manajemen;
• Bahwa saksi dari tahun 2007 sampai tahun 2009 telah pindah pekerjaan ke
perusahaan lainnya dengan gaji turun;
• Bahwa UMR di Bangkalan Madura Rp. 850.000,-/bulan;
• Bahwa saksi mendapat gaji total Rp 1.300.000,00,- sedangkan gaji anggota
lainnya bervariasi ada yang mendapatkan Rp. 625.000,- sampai dengan
Rp. 975.000,- tergantung volume pekerjaannya;
• Bahwa saksi pada tahun 2004-2007 bekerja di PT. Data Energi Infomedia,
tahun 2007-2009 bekerja di PT. Bukit Alam Barisani dan yang terakhir
bekerja di PT. Berkah Abadi dengan gaji turun alasannya karena
perusahaan tersebut mempunyai manajemen sendiri;
• Bahwa kalau bekerja melebihi tiga tahun akan jadi karyawan tetap.
15
[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2011 telah didengar
opening statement Pemerintah yang menerangkan sebagai berikut:
Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon,
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing), atau tidak atas berlakunya Pasal 59, Pasal 64,
Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, sebagaimana
yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi terdahulu, dalam hal ini Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Nomor 11/PUU-V/2007.
Bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengatur dan
mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan, dimana keterkaitan itu tidak hanya
dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja, tetapi
juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yang umum dikenal
dengan outsourcing, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta Pasal 64 Undang-
Undang Ketenagakerjaan adalah dalam rangka memberikan kesempatan bagi
seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, juga dalam rangka
memberikan perlakuan yang adil dan layak bagi semua warga negara dalam
hubungan kerja guna mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang
dilaksanakannya.
Sehingga dengan diterapkannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau
outsourcing adalah bagi pekerja outsourcing akan menggunakan seluruh
kemampuannya dalam bekerja. Dengan adanya outsourcing, maka mereka akan
mendapatkan suatu keterampilan yang belum mereka miliki sebelumnya. Dan jika
telah memiliki kemampuan tersebut, maka pekerja akan menambah kemampuan
mereka dengan bekerja di outsourcing. Pekerjaan tersebut akan menjadi lebih
16
bermanfaat, jika pekerjanya mampu menangkap ilmu yang mereka dapat dari
perusahaan penerima.
Kemudian, mereka mengembangkan keterampilan tersebut untuk
menambah daya saing dalam meraih lapangan pekerjaan. Sebelum mendapatkan
pekerjaan tetap, dengan adanya outsourcing akan membantu tenaga kerja yang
belum bekerja untuk disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan tenaga kerja dari perusahaan outsourcing tersebut. Selain hal
tersebut, Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang sudah mengatur
jenis dan sifat pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu, serta segala
aturan-aturan dalam menerapkan sebuah pekerjaan untuk waktu tertentu, dan
penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Terhadap anggapan
Pemohon yang menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menimbulkan
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon menurut Pemerintah
adalah tidak benar.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dapat memberikan putusan sebagai
berikut:
1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
[2.4] Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Kepaniteraan telah
menerima keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. Pokok Permohonan
1. Bahwa berdasarkan salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi
Nomor 547.27/PAN.MK/V/2011, para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65
17
dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal
33 ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64
Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang pada intinya mengatur tentang
penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing),
maka buruh/pekerja dilihat semata mata sebagai komoditas atau barang
dagangan disebuah pasar tenaga kerja, selain itu buruh/pekerja
ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah
dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak
dibutuhkan lagi, yang pada gilirannya komponen upah dapat ditekan
seminimal mungkin;
3. Bahwa outsourcing adalah suatu bentuk pemaksaan kerja antara
perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerjanya, yang sebenarnya
tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yaitu adanya perintah,
pekerjaan dan upah, maka hal ini menunjukkan bahwa pekerja hanya
dianggap sebagai barang saja bukan sebagai subjek hukum;
4. Karena itu menurut Pemohon, Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang
Ketenagakerjaan, yang dengan sendirinya juga terkait dengan ketentuan
Pasal 65 dan Pasal 66, dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.
II. Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
18
Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan
“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, maka terlebih
dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
c. Kerugian hak dan/atau kewengan konstitusional Pemohon sebagai akibat
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan
kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul
karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor
006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima)
syarat yaltu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan
oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus)
dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon
apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal
65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial
19
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada
hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
Anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk
diuji tersebut di atas telah menimbulkan kekhawatiran, kecemasan terhadap
Pemohon dalam rangka memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang Iayak yang
pada gilirannya dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi Pemohon, yang
berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Menurut Pemerintah adalah tidak tepat dan hanya berdasarkan
asumsi-asumsi semata yang berlebihan, karena pada kenyataannya pekerja/buruh
dalam melakukan hubungan kerja didasari oleh kesepakatan bersama yang
dilakukan secara sukarela berdasarkan perjanjian keperdataan. Apabila dalam
perjanjian keperdataan tersebut terdapat satu peristiwa hukum berupa mengingkari
atau wanprestasi, maka penyelesaiannya melalui lembaga peradilan yang
tersedia.
Menurut Pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah merupakan
rangkaian aturan yang mendasari mekanisme penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan Iainnya (dikenal dengari istilah outsourcing),
sehingga jika ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut dikabulkan, maka justru
akan menimbulkan kerugian konstitusionalitas terhadap seluruh pekerja/buruh
termasuk Pemohon itu sendiri.
Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah
terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak
terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, karena itu kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.
20
Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Namun demikian, apabila Ketua/Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
berikut disampaikan penjelasan Pemerintah atas permohonan a quo, sebagai
berikut:
III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal
59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Sehubungan permohonan pengujian ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menyatakan:
Pasal 59 ayat (1)
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”.
Pasal 59 ayat (2)
“Perjanjan kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap”.
Ayat (3)
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui”.
21
Ayat (4)
“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”
Ayat (5)
“Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir
telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan”.
Ayat (6)
“Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu
tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”.
Ayat (7)
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentt an
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.
Ayat (8)
“Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri”.
Pasal 64:
“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.
Pasal 65:
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis.
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
22
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk
badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada
perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diimaksud
dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain
dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan
atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan
ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh
dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (7).
Pasal 66:
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh
digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan
yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa
penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi.
23
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perse!isihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan
lain yang bertindak sebagal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat
secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf
a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan.
Ketentuan pasal tersebut di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”.
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
24
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan”.
Terhadap materi muatan norma yang dimohonkan diuji oleh Pemohon, Pemerintah
dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Terhadap ketentuan Pasal 59 Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal
sebagai berikut:
a. bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah mengatur dan
mempunyai banyak dimensi serta keterkaitan. Di mana keterkaitan itu tidak hanya
dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah bekerja, tetapi
juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut juga terkait erat dengan
masalah hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah dan
pekerjaan, karena itu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka di
dalamnya akan memuat syarat-syarat kerja maupun hak dan kewajiban para
pihak. Syarat perjanjian kerja antara para pihak yang dibuat oleh pekerja/buruh
tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan segala konsekuensinya,
yang dipertegas dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
c. bahwa terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pengaturannya
telah secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan pasal yang dimohonkan untuk
diujikan tersebut, dengan syarat-syarat yang ketat yaitu:
-. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
-. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
-. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
-. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, jika dalam implementasinya
sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipastikan kekhawatiran
25
Pemohon tidak akan terjadi. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah apa yang
dialami oleh Pemohon dengan pihak perusahaan tempat Pemohon bekerja
semata-mata terkait dengan praktik hubungan kerja dan bukan masalah
konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo tersebut.
Pemerintah dapat menyampaikan bahwa karakteristik dan sifat suatu pekerjaan
ada yang bersifat continue dan ada yang bersifat temporer, sehingga hubungan
kerjapun ada yang bersifat tetap (PKWTT) dan ada yang bersifat sementara
(PKWT), karenanya terhadap keduanya tidak dapat saling menghilangkan dan
tidak dapat dipersamakan satu dengan lainnya, sehingga menurut Pemerintah
apabila anggapan Pemohon tersebut dianggap benar adanya, quod non, dan
permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah
dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini telah dikenal dan
berjalan sesuai dengan karakteristik dan sifat pekerjaan (pekerjaan yang bersifat
permanen dan pekerjaan yang bersifat temporer).
2. Dapat mengganggu iklim dunia usaha dan investasi khususnya usaha
mikro, kecil dan menengah, karena pada umumnya jenis usaha ini sifatnya
musiman dan jangka pendek.
Dari uraian tersebut di atas menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 59 Undang-
Undang Ketenagakerjaan telah sejalan dengan amanat konstitusi khususnya yang
terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan
yang layak, karena itu ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal
27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, juga tidak
merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
2. Terhadap ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang a
quo, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa terhadap materi pengujian ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU
Ketenagakerjaan, telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon (vide Putusan Nomor
012/PUU-I/2003, atas permohonan pengujian yang diajukan oleh Saepul Tavip,
dan kawan-kawan).
Sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap materi muatan, bagian pasal, maupun ayat
26
Undang-Undang yang pernah dimohonkan untuk diuji tidak dapat diajukan
permohonan kembali (ne bis in idem), walaupun sebagaimana ditentukan dalam
ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa
terhadap materi muatan norma yang pernah dimohonkan untuk diuji dapat
dimohonkan pengujian kembali, asalkan permohonannya menggunakan pasalpasal
dalam UUD 1945 yang berbeda dengan permohonan sebelumnya.
Menurut Pemerintah, permohonan pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon
saat ini (Didik Suprijadi), seolah-olah menggunakan batu uji yang berbeda dengan
permohonan terdahulu, namun demikian pada dasarnya memiliki kesamaan
maksud dan tujuan, atau dengan perkataan lain, Pemohon saat ini berpendapat
seolah-olah berbeda dan asal berbeda (vide Pertimbangan dan Pendapat
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 012/PUU-I/2003).
IV. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis
Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon atau setidak-tidaknya
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
5. Menyatakan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang
Ketenegakerjaan tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (ne bis in idem)
[2.5] Menimbang bahwa pada tanggal 1 November 2011 Kepaniteraan telah
menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya
sebagai berikut:
27
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.
Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah
Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap
hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang , yaitu:
a. peroangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang
dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menyatakan, bahwa hanya hak-hak
yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak
konstltuslonal”.
Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang
atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan
hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud
“Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi” yang
dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat
dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional,
Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan
Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide
28
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUUV/
2007), yaitu sebagai berikut:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan
oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam
mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak
memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon;
DPR berpendapat meskipun sebagai subjek hukum perorangan warga
negara Indonesia, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun demikian menurut DPR tidak ada kerugian
konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi
dengan berlakunya Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Para Pemohon
tidak menguraikan secara spesifik (khusus) dan aktual mengenai kerugian
konstitusional akibat pemberlakuan pasal a quo UU Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 59 dan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
menghambat dan merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana
dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh
karena itu menurut DPR, para Pemohon dalam permohonan a quo tidak
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana disyaratkan Pasal 51
ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 terdahulu.
Namun jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini
disampaikan keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
29
2. Pengujian materiil atas Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR
memberi keterangan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dari sudut
konstitusi memberikan hak kepada tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan serta perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja. Untuk mewujudkan amanat pasal-pasal a
quo diperlukan adanya pembangunan di bidang ketenagakerjaan sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional;
2. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan
dan keterkaitan antara berbagai pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan
pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan
komprehensif tentang ketenagakerjaan yang diantaranya mengatur tentang
perlindungan pekerja/buruh termasuk perlindungan atas hak-hak dasar
pekerja/buruh. Hal itulah yang menjadi pengaturan di dalam
UU Ketenagakerjaan.
3. UU Ketenagakerjaan mengatur tentang kegiatan yang bersifat pokok yaitu yang
berhubungan Iangsung dengan proses produksi dan kegiatan jasa penunjang
yang tidak berhubungan Iangsung dengan proses produksi. Kegiatan yang
berhubungan Iangsung dengan proses produksi, buruh/pekerja outsourcing
tidak boleh digunakan oleh perusahaan. Adapun untuk kegiatan jasa penunjang
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, perusahaan dapat
mempekerjakan buruh/pekerja outsourcing melalui perusahaan penyedia jasa.
Dengan demikian hubungan kerja antara buruh/pekerja outsourcing adalah
dengan perusahaan penyedia jasa. sehingga perlindungan, upah dan
kesejahteraan buruh/pekerja outsourcing merupakan tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa;
4. UU Ketenagakerjaan juga mengatur jenis-jenis pekerjaan tertentu yang hanya
dapat dikerjakan oleh pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
Sesungguhnya Pasal 59 UU Ketenagakerjaan telah memberikan pembatasan
yang sangat tegas mengenai pekerjaan tertentu yang hanya dapat dikerjakan
oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
30
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”
5. Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, Pasal 59 Undang-Undang
Ketenagakerjaan melarang secara tegas untuk mempekerjakan pekerja
dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu terhadap jenis pekerjaan yang
sifatnya tetap dan merupakan bagian dari pokok kegiatan perusahaan. Selain
itu, terdapat juga pembatasan waktu bahwa perjanjian kerja waktu tertentu
paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila kedua hal tersebut dilanggar maka demi
hukum perjanjian kerja waktu tertentu, menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. Dan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seperti
yang dialami oleh para Pemohon, maka hal tersebut merupakan permasalahan
penerapan norma bukan persoalan konstitusionalitas norma;
6. Hubungan kerja antara buruh/pekerja dengan perusahaan pemberi kerja yang
melaksanakan pekerjaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 59
Undang-Undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan
pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Demikian juga halnya dengan hubungan kerja antara buruh/pekerja
outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang a quo mendapat
perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan
syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terlepas dari
jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja,
perlindungan hak-hak buruh dilakukan sesuai dengan aturan hukum dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak cukup alasan terjadi modern
slavery (sistem perbudakan modern) dalam proses produksi, sebagaimana
didalilkan oleh para Pemohon;
7. Mengingat materi muatan Pasal 59 dan Pasal 64 pernah dimohonkan pengujian
dengan Register Perkara Nomor 12/PUU-I/2003, berdasarkan Pasal 60
31
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap
materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang teIah
diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (ne bis in idem);
8. Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jika ditinjau dari jangka
waktu perjanjian kerja dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perjanjian kerja yang
dibuat untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja yang tidak dibatasi oleh jangka
waktu tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu Iazimnya disebut pekerja
kontrak. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8)
Undang-Undang a quo, kesepakatan yang dibuat untuk perjanjian kerja waktu
tertentu adalah hanya untuk pekerjaan yang mempunyai sifat, jenis dan
kegiatan akan selesai dalam waktu tertentu;
9. Bahwa pekerjaan para Pemohon sebagai pembaca meter listrik, menurut DPR
dapat dikategorikan sebagai pekerjaan waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang
sekali selesai yang dilakukan sekali tiap bulan.
Berdasarkan uraian tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan
Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Keterangan DPR sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo
dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28D ayat (2), Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
2. Menyatakan Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat
[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 20 Juli 2011 yang pada pokoknya
tetap pada dalilnya;
[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala hal-hal yang terjadi di persidangan merujuk dalam berita acara
32
persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
Putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
menguji Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279, selanjutnya disebut UU 13/2003), terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D
ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan
a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji
Undang-Undang in casu Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003
33
terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005,
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal
51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
34
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo
sebagai berikut:
[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Aliansi Petugas Pembaca Meter
Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur, sebuah Lembaga Swadaya
Masyarakat yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan
perlindungan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia di
Indonesia, khususnya bagi buruh/pekerja. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum
AP2ML, sehingga Pemohon dikualifikasikan sebagai badan hukum swasta sesuai
dengan akte pendirian yang diajukan Pemohon dan kawan-kawan di hadapan
Kantor Notaris Bactiar Hasan, SH (bukti P-1 yaitu Fotokopi Pendirian Perkumpulan
Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 beserta lampirannya);
Menurut Pemohon, penerapan Pasal 59 UU 13/2003 mengenai Perjanjian
Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU
13/2003 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya (pemborongan/outsourcing) menyebabkan para pekerja
kontrak/outsourcing:
1. kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja bagi buruh/pekerja (kontinuitas
pekerjaan);
2. kehilangan hak-hak dan jaminan kerja yang dinikmati oleh para pekerja tetap;
3. kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan masa
kerja pegawai karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja.
35
Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah,
Pemohon adalah badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh
adanya pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan a quo, yaitu Pasal 59,
Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 yaitu hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945,
hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,
dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional
Pemohon dengan norma yang diuji, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan pemohonan a quo.
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing),
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan buruh/pekerja kontrak yang
dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66
UU 13/2003, pada kenyataannya kehilangan hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja,
jaminan-jaminan kerja dan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup dan
kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia. Hal itu, disebabkan karena hubungan
kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur
dalam Pasal 59 UU 13/2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada
perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU
13/2003, buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan
begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika
tidak dibutuhkan lagi. Bagi perusahaan pemberi kerja komponen upah sebagai
salah satu dari biaya-biaya (cost) dapat tetap ditekan seminimal mungkin, tetapi
pada sisi lain pekerja/buruh kehilangan jaminan kerja, termasuk jaminan
kesehatan, masa kerja yang dikaitkan dengan upah serta jaminan pensiun dan hari
tua. Buruh/pekerja hanya sebagai sapi perahan para pemilik modal. Menurut
Pemohon hal itu menyebabkan hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja,
36
jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang
mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat
potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia,
sehingga bertentangan dengan UUD 1945;
Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti
tertulis dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan pada
persidangan tanggal 6 Juli 2011 telah menghadirkan saksi Pemohon yang
bernama Moh. Fadlil Alwi dan Moh. Yunus Budi Santoso, yang selengkapnya
termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
pekerjaan pembaca meteran yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan
dalam waktu tertentu dan berkesinambungan yang dulunya memakai sistem
kontrak (outsourcing), setelah pindah pekerjaan ke perusahaan lainnya
pengalaman kerjanya tidak dihitung sehingga gajinya menjadi turun;
[3.11] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan a quo, Pemerintah
maupun DPR telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya bahwa
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang termuat dalam Pasal 59 UU
13/2003, tetap tunduk pada perjanjian kerja yaitu kesepakatan berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang harus dihormati para pihak. Di samping
itu syarat-syarat PKWT adalah sudah ketat yaitu hanya mengenai:
– pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
– pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
– pekerjaan yang bersifat musiman; atau
– pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Menurut Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara
pekerja/buruh dengan pengusaha, jika dalam implementasinya sesuai dengan
ketentuan tersebut di atas, semata-mata terkait dengan praktik hubungan kerja
dan bukan masalah konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 59 Undang-Undang
a quo. Oleh karena itu tidak ada persoalan konstitusionalitas pada Pasal 59
Undang-Undang a quo yang dipersoalkan Pemohon;
37
Adapun mengenai pengujian Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang a
quo telah diadili oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak
permohonan para Pemohon (vide Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28
Oktober 2004, atas permohonan pengujian yang diajukan oleh Saepul Tavip, dan
kawan-kawan), sehingga menurut Pemerintah, Mahkamah tidak perlu
mempertimbangkanya lagi.
Pendapat Mahkamah
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara,
persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam
permohonan ini adalah: (1) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan yang melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT
yang memperoleh pekerjaan dari suatu perusahaan lain bertentangan dengan
UUD 1945?; (2) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
yang menyediakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan UUD
1945?;
[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, norma yang mengatur
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Pasal 59 UU 13/2003 tidak
memberikan jaminan kelanjutan kerja bagi pekerja/buruh, serta tidak memberikan
jaminan atas hak-hak pekerja/buruh yang lainnya. Menurut Mahkamah, PKWT
sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 adalah jenis perjanjian kerja yang
dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja dan
tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan
majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah
selesai dikerjakan. Oleh karena itulah Pasal 59 UU 13/2003 menegaskan bahwa
PKWT hanya dapat diterapkan untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu: (i) pekerjaan yang
sekali selesai atau yang sementara sifatnya, (ii) pekerjaan yang diperkirakan
dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga)
tahun, (iii) pekerjaan yang bersifat musiman, (iv) pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan, dan bersifat tidak tetap;
38
Dalam praktik, ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk kriteria disebut di atas
dengan alasan efisiensi bagi suatu perusahaan dan keahlian suatu pekerjaan
tertentu lebih baik diserahkan untuk dikerjakan oleh perusahaan/pihak lain, antara
lain pekerjaan bangunan, buruh karet, penebang tebu (musiman), konsultan,
ataupun kontraktor. Terhadap jenis pekerjaan yang demikian, bagi pekerja/buruh
menghadapi resiko berakhir masa kerjanya, ketika pekerjaan tersebut telah
selesai, dan harus mencari pekerjaan baru. Pada sisi lain, bagi pengusaha pemilik
pekerjaan akan lebih efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan apabila
jenis pekerjaan demikian tidak dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada pihak lain
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut, sehingga perusahaan
hanya fokus pada jenis pekerjaan utamanya (core business). Bagi pengusaha atau
perusahaan yang mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kriteria tersebut dari
perusahaan lain, juga menghadapi persoalan yang sama dalam hubungannya
dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya dalam jenis pekerjaan yang sifatnya
sementara dan dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan jenis pekerjaan yang
demikian, wajar bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan pekerja/buruh,
karena tidak mungkin bagi pengusaha untuk terus memperkerjakan pekerja/buruh
tersebut dengan tetap membayar gajinya padahal pekerjaan sudah selesai
dilaksanakan. Dalam kondisi yang demikian pekerja/buruh tentu sudah harus
memahami jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya dan menandatangani PKWT
yang mengikat para pihak. Perjanjian yang demikian tunduk pada ketentuan Pasal
1320 KUHPerdata, yang mewajibkan para pihak yang menyetujui dan
menandatangani perjanjian untuk menaati isi perjanjian dalam hal ini PKWT. Untuk
melindungi kepentingan pekerja/buruh yang dalam keadaan lemah karena
banyaknya pencari kerja di Indonesia, peran Pemerintah menjadi sangat penting
untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang
a quo, misalnya melakukan PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat
pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula,
jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo hal itu
merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma
yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain. Dengan demikian
menurut Mahkamah Pasal 59 UU 13/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
39
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan
Pasal 66 UU 13/2003, suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat
secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktik, jenis pekerjaan
demikian disebut “pekerjaan outsourcing”, dan perusahaan yang melaksanakan
pekerjaan outsourcing disebut “perusahaan outsourcing” dan pekerja/buruh yang
melaksanakan pekerjaan demikian disebut “pekerja outsourcing”. Berdasarkan
UU 13/2003 a quo ada dua jenis pekerjaan outsourcing yaitu outsourcing
sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan
outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana permasalahan di atas.
Pasal 65 Undang-Undang a quo, mengatur syarat-syarat penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing dan Pasal 66 Undang-
Undang a quo mengatur outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh. Pekerjaan
yang diserahkan dengan cara outsourcing menurut Pasal 65 Undang-Undang
a quo harus memenuhi syarat: (i) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
(ii) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan; (iii) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
dan (iv) tidak menghambat proses produksi secara langsung. Suatu perusahaan
hanya dapat menyerahkan pekerjaan yang demikian kepada perusahaan lain
yang berbentuk badan hukum dan harus dilakukan secara tertulis. Untuk
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, Pasal 65 ayat (4) Undang-
Undang a quo menegaskan bahwa perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi
pekerja/buruh pada perusahaan outsourcing sekurang-kurangnya sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan
atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun
hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja
secara tertulis antara perusahaan outsourcing dan pekerja/buruh yang
dipekerjakannya, baik berdasarkan PKWT apabila memenuhi persyaratan Pasal
59 Undang-Undang a quo maupun berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. Jika syarat-syarat penyerahan sebagian pekerjaan tersebut tidak
terpenuhi maka status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
40
penerima pemborongan, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
Adapun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh (pekerja
outsourcing) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
(i) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan
outsourcing) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk
melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
(ii) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
UU 13/2003 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
(iii) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum
dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
(iv) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud point angka i dan angka ii
huruf a, huruf b dan huruf d serta angka (iii) tidak terpenuhi, maka demi
hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara
41
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 65
dan Pasal 66 Undang-Undang a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih
lanjut adakah ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak
setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini hakhak
pekerja outsourcing dilanggar sehingga bertentangan dengan UUD 1945, yaitu
hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap orang untuk bekerja dan
mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja [vide
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945] dan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945];
[3.16] Menimbang bahwa pasal-pasal tentang outsourcing pernah
dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan
Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut, “Menimbang bahwa
berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata
dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha
berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh
dan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan
memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap
pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon
tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan
penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana
diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang a quo, mendapat
perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama perlindungan kerja dan syaratsyarat
kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu
tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam
kesempatan yang tersedia maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan
aturan hukum dalam UU Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu
menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses
42
produksi”;
[3.17] Menimbang bahwa posisi pekerja/buruh outsourcing dalam
hubungannya dengan perusahaan outsourcing, baik perusahaan outsourcing yang
melaksanakan sebagian pekerjaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan
maupun perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa pekerja/buruh,
menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT. Apabila
hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan
perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja/buruh
outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja
pekerja/buruh outsourcing. Akibatnya, pekerja/buruh harus menghadapi resiko
tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau
perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh tidak lagi mendapat kontrak
perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja. Selain adanya ketidakpastian
mengenai kelanjutan pekerjaan, pekerja/buruh akan mengalami ketidakpastian
masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat
sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak
pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan
dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya. Walaupun,
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003,
tanggal 28 Oktober 2004, terdapat perlindungan atas hak dan kepentingan
pekerja/buruh dalam Undang-Undang a quo [vide Pasal 65 ayat (4) UU 13/2004],
yang menyatakan bahwa “Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi
pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syaratsyarat
kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”, akan tetapi sebagaimana
didalilkan oleh Pemohon maupun kenyataannya tidak ada jaminan bahwa
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja tersebut dilaksanakan. Dengan
demikian, ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaan
outsourcing tersebut, terjadi karena Undang-Undang a quo tidak memberi jaminan
kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan
43
serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan
bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan to
protect the workers/laborers terabaikan;
[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
(perusahaan outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu
perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun
demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstitusionalitas hak-hak pekerja yang
dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan outsourcing
dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan
penyediaan jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian
hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal
itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya
masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan
kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga
pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya
diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan
dalam perusahaan outsorcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi
oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja
antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan
pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas
hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan
oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa
memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan
perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui
perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh
44
berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang
lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menghindari perusahaan
melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis
tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh
untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi
hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja outsourcing, Mahkamah perlu
menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini
ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak
pekerja/buruh. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara
pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing
tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak
tertentu”. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi
pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE)
yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.
Melalui model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh
dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah
konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak
tertentu” secara tertulis. Model yang kedua diterapkan, dalam hal hubungan kerja
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan outsourcing
berdasarkan PKWT maka pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hakhaknya
sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan
perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of
Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan
pekerjaan outsourcing. Dalam praktik, prinsip tersebut telah diterapkan dalam
hukum ketenagakerjaan, yaitu dalam hal suatu perusahaan diambil alih oleh
perusahaan lain. Untuk melindungi hak-hak para pekerja yang perusahaannya
diambil alih oleh perusahaan lain, hak-hak dari pekerja/buruh dari perusahaan
yang diambil alih tetap dilindungi. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh
diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenangwenangan
pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan prinsip
pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi
memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada
45
suatu perusahaan outsourcing yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut
kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang
diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia
jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada
sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa
persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk
meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya
pengalaman dan masa kerjanya. Aturan tersebut tidak saja memberikan
kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga
memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya,
karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan
sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing
tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing
dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.
Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian
perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan hukum
untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan
industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan
tersebut, kehilangan atau terabaikannya hak-hak konstitusional pekerja
outsourcing dapat dihindari.
Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan
pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang
sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan
pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut
menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja
pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat
(4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 13/2003;
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
menurut Mahkamah Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2)
huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat (3), serta ayat (4) UU 13/2003 tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2)
46
huruf b UU 13/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945
(conditionally unconstitutional). Dengan demikian permohonan Pemohon
beralasan menurut hukum untuk sebagian;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
• Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
• Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa
“…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam
47
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi
pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari
perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
• Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa
“…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap
ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian
pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
• Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
• Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad
Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar,
masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal lima bulan Januari
tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan
Januari tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami
Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan
Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria
Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan
didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili.
48
KETUA,
ttd.
Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
td
Achmad Sodiki
ttd.
Hamdan Zoelva
ttd.
Muhammad Alim
ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi
ttd.
Anwar Usman
ttd.
Harjono
ttd.
Maria Farida Indrati
ttd.
M. Akil Mochtar
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Eddy Purwanto

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s